logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

pendaftaranusmstan@gmail.com

Top

Mengenal Instansi- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Mengenal Instansi- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Pada kesempatan kali ini, kakak akan share sedikit informasi mengenai salah satu unit eselon satu dibawah naungan Kementerian Keuangan yaitu DJKN. Unit yang memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan peruandang-undangan yang berlaku.

Taukah Adik-adik bagaimana awal mula dibentuknya DJKN ini?

DJKN sendiri telah melalui sejarah yang cukup panjang sejak tahun 1958, yang diawali dengan dibentuknya Panitia Penyelesaian Piutang Negara(P3N). P3N sendiri dibentuk dalam rangka menyelesaikan urusan kucuran dana dari pemerintah kepada masyarakat guna pembangunan perekonomian yang tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Setelah kondisi perekonomia stabil, karena paying hukum keputusan pembentukan P3N sudah tidak berlaku tetapi tugas dan fungsinya masih dipandang relevan, dibentuknlah Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN). PUPN sendiri memiliki dasar hukum UU No. 49 Prp Tahun 1960. Karena banyaknya penyerahan piutang kredit investasi dan terbatasnya sumber daya manusia PUPN, tahun 1971 dibentuklah Badan Urusan Piutang Negara(BUPN) untuk mengurus penyelesaian piutang negara. Sedangkan PUPN sendiri merupakan panitia interdepartemental dan hanya menetapkan produk hukum dalam pengurursan piutang negara.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 untuk menggabungkan fungsi lelang dari lingkungan DJP kedalam struktur organisasi BUPN, dibentuklah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara(DJPLN).

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi dilingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara DJPb, sehingga DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN).

Dalam rangka pemenuhan tugas pokoknya, DJKN menyelenggarakan fungsi.

  1. Perumusan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
  5. Pelaksanaan administrasi DJKN.

Nah, itulah sedikit penjelasan tugas pokok, fungsi, dan sejarah singkat dari DJKN. Adik-adik bisa mengunjungi website www.djkn.kemenkeu.go.id jika ingin mengetahui seluk-beluk dari instansi ini lebih lanjut.

Share
No Comments

Post a Comment