logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

pendaftaranusmstan@gmail.com

Top

KEDINASAN UPDATE

Terdapat setidaknya tujuh direktorat jenderal yang membantu Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan, aset, anggaran, dan berbagai hal lainnya.

Berikut ini tupoksi dari berbagai dirjen tersebut. Buat kamu yang menyasar menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, ataupun menyasar PKN STAN, kamu juga perlu tahu nih. Apa aja sih dirjen tersebut dan tupoksinya? Yuk simak info berikut…

  1. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Dirjen satu ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. Dirjen ini juga mempunyai peran penting dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara.

 

  1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Mempunyai tugas kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.

Tupoksi dari dirjen ini antara lain:

  • Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
  • Pelaksanaan kebijakan bidang perpajakan
  • Penyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bagian perpajakan
  • Pelaksanaan administrasi

 

  1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Kamu masih bingung, bea dan cukai itu apa?

Kepabeanan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan memungut bea masuk serta pajak saat impor ataupun ekspor. Bea impor bertujuan untuk melindugi produk-produk dalam negeri dari serangan produk luar.

Sementara cukai adalah pungutan negara pada konsumen yang menggunakan objek cukai, seperti hasil olahan tembakau, alkohol, dan etil alkohol.

Tugas dan fungsi dari DJBC sebagai berikut:

– Mengawasi kegiatan ekspor dan impor

– Mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol / etil alkohol, serta peredaran barang hasil olahan tembakau

– Menjadi fasilitator perdagangan

 

  1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

Ini dia tupoksi dari DJPB:

  • Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan
  • Melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan perpu yang berlaku
  • Merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara
  • Mengembangkan sistem informasi perbendahaarn negara, pelaksanaan administrasi dirjen.
  • Verifikasi dan akuntansi anggaran pembiayan dan perhitungan.
  • Dll

 

  1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

Direktorat ini mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Selain itu instansi ini mempunyai visi untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, dan dipergunakan untuk kemamkmuran rakyat.

Selain itu terdapat beberapa fungsi dari DJKN nih guys:

– Menyiapkan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

– Menyusun standarisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

– Melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

-Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

– Melaksanakan administrasi direktorat jenderal.

 

  1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

Tupoksinya antara lain:

  • Melaksanakan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
  • Perumusan kebijakan di bidang permbangan keuangan
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan
  • Penyusunan norma, standar, prosdur, dan kriteria di bagian perimbangan keuangan

 

  1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

Mempuyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Fungsi lain yang dijalankan dirjen ini:

  • Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko
  • Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko
  • Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan risiko
  • Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko

 

 

Nah, itu dia 7 dirjen di lingkungan Kementerian Keuangan dan tupoksinya guys.. Kamu menyasar dirjen yang mana nih?

 

(diolah dari berbagai sumber)

Adik-adik, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Salah satu instansi yang juga menampung lulusan PKN STAN, tetapi dia bukan dibawah naungan Kementerian Keuangan. Lulusan PKN STAN yang mulai ditempatkan di instansi ini yaitu lulusan tahun 2016 kemarin. Sebanyak 82 orang lulusan DIII Akuntansi dan 15 orang lulusan DIII Kebendaharaan Negara ditempatkan di instansi ini tahun 2016 kemarin.

Dalam instansi ini juga dibagi menjadi direktorat-direktorat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembagian tersebut antara lain.

Menteri Perhubungan,

Sekretariat Jenderal, yang dibagi menjadi 9 unit kerja antara lain Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Umum, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Pusat Komunikasi Publik, dan Mahkamah Pelayaran.

Sekjen memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi dilingkungan departemen perhubungan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga masyarakat. Selain koordinasi, juga ada kerja sama baik dalam maupun luar negeri dalam meberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Dirjen Perhubungan Darat, dibagi menjadi 6 unit kerja yaitu Sekretariat Dirjen Perhubungan Darat; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan; Direktorat Keselamatan Transportasi.

Memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perhubungan darat dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian ijin, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyebrangan, perkeretaapian dan pelaksanaan kebijakan transportasi perkotaan. Selain itu juga memberikan bimbingan teknis dan evaluasi, serta melaksanakan administrasi dilingkungan dirjennya.

Dirjen Perhubungan Laut, dibagi dalam 6 unit kerja yakni Sekretariat; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan; Direktorat Perkapalan dan Kepelautan; Direktorat Kenavigasian; dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan. Selain itu juga berperan dalam pemberian bimbingan teknisa dan evaluasi, serta pelaksanaan administrasi

Dirjen Perhubungan Udara, yang dibagi dalam 10 unit kerja yaituSekretariat Dirjen Perhubungan Udara; Direktorat Angkutan Udara; Direktorat Bandar Udara; Direktorat Keamanan Penerbangan; Direktorat Navigasi Penerbangan; Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara; Otoritas Bandara; Balai-Balai; UPT Bandara; dan UPT Bandar Udara.

Memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan udara terkait angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan. Selain itu juga berperan dalam perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perhubungan udara, pemberian bimbingan teknisa dan evaluasi, serta pelaksanaan administrasi.

Dirjen Perkeretaapian, dibagi kedalam 5 unit kerja antara lain Sekretarian Dirjen Perkeretaapian; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Direktorat Sarana dan Prasarana Perkeretaapian; Direktorat Keselamatan Perkeretaapiaan.

Dirjen ini memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik sarana dan prasarana, serta keselamatan kereta api. Selain itu juga berperan pemberian bimbingan teknisa dan evaluasi, serta pelaksanaan administrasi.

Inspektorat Jenderal, dibagi dalam 6 unit kerja yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV, dan V.

Memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengawasan fungsional dilingkungan kementerian perhubungan.

Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dibagi menjadi 5 unit kerja yaitu Sekretariat; Pusat Pengambangan SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Aparatur Perhubungan.

Memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang perhubungan, baik itu pendidikan dan pelatihan awal, teknis dan fungsional serta di bidang menejemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorology dan geofisika.

Staf Ahli Kementerian, yang secara garis besar memiliki tugas terkait meberikan telaah kepada menteri perhubungan mengenai masalah yang ditangani masing-masing staf ahli. Mulai dari lingkungan, teknologi dan energi, regulasi dan keselamatan, multimoda dan kesistemam, ekonomi dan kemitraan perhubungan.

Nah, itulah sekilas info mengenai kemeterian perhubungan, untuk lebih jelasnya Adik-adik bisa mengunjungi www.dephub.go.id ya. Jangan lupa tetap semangat belajar USM dan mengikuti bimbelnya yaa.

Pada kesempatan kali ini, kakak akan share sedikit informasi mengenai salah satu unit eselon satu dibawah naungan Kementerian Keuangan yaitu DJKN. Unit yang memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan peruandang-undangan yang berlaku.

Taukah Adik-adik bagaimana awal mula dibentuknya DJKN ini?

DJKN sendiri telah melalui sejarah yang cukup panjang sejak tahun 1958, yang diawali dengan dibentuknya Panitia Penyelesaian Piutang Negara(P3N). P3N sendiri dibentuk dalam rangka menyelesaikan urusan kucuran dana dari pemerintah kepada masyarakat guna pembangunan perekonomian yang tidak dapat dikembalikan tepat waktu. Setelah kondisi perekonomia stabil, karena paying hukum keputusan pembentukan P3N sudah tidak berlaku tetapi tugas dan fungsinya masih dipandang relevan, dibentuknlah Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN). PUPN sendiri memiliki dasar hukum UU No. 49 Prp Tahun 1960. Karena banyaknya penyerahan piutang kredit investasi dan terbatasnya sumber daya manusia PUPN, tahun 1971 dibentuklah Badan Urusan Piutang Negara(BUPN) untuk mengurus penyelesaian piutang negara. Sedangkan PUPN sendiri merupakan panitia interdepartemental dan hanya menetapkan produk hukum dalam pengurursan piutang negara.

Dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 untuk menggabungkan fungsi lelang dari lingkungan DJP kedalam struktur organisasi BUPN, dibentuklah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara(BUPLN). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara(DJPLN).

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi dilingkungan Departemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Pengelolaan Barang Milik Negara/ Kekayaan Negara DJPb, sehingga DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN).

Dalam rangka pemenuhan tugas pokoknya, DJKN menyelenggarakan fungsi.

  1. Perumusan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; dan
  5. Pelaksanaan administrasi DJKN.

Nah, itulah sedikit penjelasan tugas pokok, fungsi, dan sejarah singkat dari DJKN. Adik-adik bisa mengunjungi website www.djkn.kemenkeu.go.id jika ingin mengetahui seluk-beluk dari instansi ini lebih lanjut.

Adik-adik, sudah kenal dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)? Sudah tau peran, tugas, dan fungsinya? Yuk simak penjelasan dibawah ini.

Salah satu unit eselon I yang keberadaannya amat esensial bagi negara dan memiliki peran yang cukup penting yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau yang dikenal dengan Customs. DJBC berperan dalam.

  • Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
  • Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
  • Memberantas penyelundupan;
  • Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
  • Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

DJBC berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Unit ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, DJBC menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut.

  1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
  6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Secara struktural, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 susunan organisasi DJBC terdiri dari.

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
  2. Direktorat Teknis Kepabeanan;
  3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
  4. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
  5. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
  6. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
  7. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
  8. Direktorat Kepatuhan Internal;
  9. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
  10. Direktorat Penindakan Dan Penyidikan;
  11. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Disamping jabatan-jabatan di atas, terdapat juga 3 (tiga) pejabat “Tenaga Pengkaji”, antara lain.

  1. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi;
  2. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai;
  3. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.

Sedangkan secara vertikal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014, susunan unit vertical DJBC terdiri dari tiga unit kantor pelayanan utama yang terdiri dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Tipe B Batam, dan Tipe C Soekarno-Hatta. Selain kantor pelayanan utama juga terdapat 16 unit kantor wilayah yang tersebar didaerah-daerah di Indonesia.

Selain nantinya harus siap ditempatkan dimana saja, adik-adik yang ingin bergabung menjadi bagian dari DJBC harus mempersiapkan fisik dan mental untuk mengikuti Samapta atau diklat dasar yang wajib diikuti semua pegawai baru DJBC.

(dari berbagai sumber dengan beberapa perubahan)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat dari Pasal 23 ayat 5 UUD 1945. BPK RI merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945, BPK RI merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Hal tersebut berarti dalam menjalankan tugasnya BPK bebas dari intervensi atau pengaruh dari lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Tugas BPK sendiri yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Secara rinci, wewenang BPK RI dalam menjalankan tugasnya antara lain.

  1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
  2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah PusatPemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank IndonesiaBadan Usaha Milik NegaraBadan Layanan UmumBadan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
  5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Secara structural BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Nah, dalam menjadi anggota BPK RI tentunya bukan sembarang orang yang dipilih. Akan diadakan seleksi terpisah dengan berbagai persyaratan dan serangkaian tes yang harus dilalui para pelamar, pun untuk lulusan PKN STAN yang ingin menjadi bagian dari BPK. Perlu adik=adik ingat juga, meski tugas-tugas BPK berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara, BPK RI tidak berada dibawah kementerian keuangan ya.

(dari berbagai sumber dengan beberapa perubahan)